Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Suatu perusahaan yang meliputi pengusaha dan seluruh pekerjanya tentu memiliki kepentingan masing-masing. Terutama bertanggung jawab atas kelangsungan tugas, usaha, hingga kesuksesan perusahaan. Dalam perjalanannya tidak dipungkiri terkadang terjadi konflik, misalnya antar pekerja atau buruh dengan pengusaha. Menyoal perselisihan satu ini dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan perselisihan hubungan industrial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 angka 16 mengartikan ”Hubungan Industrial  adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang berdasarkan nilai nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pengertian lebih jelas dan mendasar tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan hubungan industrial yang dimaksudkan adalah mengenai “perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan”.

Tim kami berpengalaman dalam mendampingi klien kami dalam berbagai perselisihan hubungan industrial, seperti:

(1)  Perselisihan Hak

(2)  Perselisihan Kepentingan

(3)  Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

(4)  Perselisihan Antar Serikat Pekerja atau Buruh Dalam Satu Perusahaan

Tim Kami memberikan nasihat dan pendampingan bagi klien dalam banyak hal. Kami memastikan klien kami memiliki dokumen yang benar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan serta mengurangi risiko perusahaan. Layanan kami juga mencakup pada: penyusunan dan negosiasi kontrak kerja; perjanjian kerahasiaan; konsultasi dan perjanjian tenaga kerja; konsultasi untuk prosedur kerja dan buku pegangan; dan masih banyak lagi.

Kami juga membantu individu dengan hak kerja mereka sendiri dengan solusi proaktif dalam meninjau kontrak, perselisihan ketenagakerjaan, dan masalah ketenagakerjaan terkait lainnya. Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan yang selalu berubah dan kompleks, tim hukum kami siap melayani perusahaan atau individu dengan wawasan, saran dan dukungan dengan cara yang jelas, praktis dan realistis. Kami menyediakan layanan hukum yang memenuhi kebutuhan klien, sekaligus mematuhi hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Pidana Khusus

Perkara / Kasus pidana khusus merupakan jenis perkara yang berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum ini berada d...
Hukum Keluarga

adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian ...
Kepailitan & PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Hukum Pidana

Pendampingan dalam proses tindak pidana, baik dalam kegiatan pelaporan sebagai pelapor atau korban maupun dalam pendampingan hukum sebagai tersangka atas suatu tindak pidana, baik dalam tindak pidana umum seperti diatur dalam KUHP ataupun tindak pidana khusus baik seperti tindak pidana korupsi...
Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang- undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya ke...
Hukum Properti

Hukum Properti di Indonesia adalah serangkaian aturan yang mengatur pengendalian atas tanah dan / atau bangunan di Indonesia. Ini berkaitan dengan sewa dan jual beli. Sumber hukum termasuk KUH Perdata, UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria...
Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intel...
Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan adalah: “Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelola...
Hukum Perbankan & Asuransi

Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Hukum asuransi adalah aturan tertulis yan...
Tindak Pidana Korupsi & Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya.

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan ya...
Hukum Perusahaan & Investasi

Sopian Sitepu & Partner memberikan layanan hukum terutama pada setiap tahap perjalanan bisnis. Kami menempatkan kerangka peraturan hukum hukum perusahaan ke dalam solusi bisnis/komersial. Keahlian kami di sektor hukum perusahaan meluas ke penataan dan restruktu...
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor  30 Tahun 1999 mengatur mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat se...
Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, terma...
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Suatu perusahaan yang meliputi pengusaha dan seluruh pekerjanya tentu memiliki kepentingan masing-masing. Terutama bertanggung jawab atas kelangsungan tugas, usaha, hingga kesuksesan perusahaan. Dalam perjalanannya tidak dipungkiri terkadang terjadi konflik, misalnya antar pekerja atau buruh d...
Hukum Perdata

Dalam kegiatan manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan individu antara satu dengan lainnya, sehingga hubungan-hubungan tersebut terikat dalam suatu hubungan keperdataan.

Hukum Perdata adalah hukum yang berhubungan...